Inflasi Terhadap perekonomian Indonesia

Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu inflasi . Inflasi adalah peristiwa kenaikan harga yang terjadi pada perekonomian yang bersifat umum dan terus menerus untuk sekelompok barang tertentu. inflasi menggambarkan  adanya dinamika atau perubahan yang terjadi dalam perekonomian Negara baik dipengaruhi dari sisi permintaan  maupun  dari sisi penawaran .Setiap Negara pasti mengalami inflasi dalam perekonomiannya,tingkatan inflasi juga berbeda-beda pada setiap tahunnya ,karena inflasi dialami oleh setiap Negara maka inflasi cocok dijadikan untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil di Indonesia, peran serta semua pihak yang terkait perlu digalakkan dan ditegaskan . Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia telah menjalankan fungsinya dengan baik dan sangat tepat yaitu menetapkan SBI sebagai instrumen kebijakan moneter.

 Efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap variabel-variabel makroekonomi, seperti masalah inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia perlu diperhatikan. Bank Sentral juga diharapkan tidak hanya terfokus pada pentargetan inflasi , namun perlu juga memperhatikan variabel makroekonomi lainnya. 

Dan Tingkat inflasi yang tinggi memperlihatkan ketidakstabilan harga, hal ini tentu saja mengurangi daya beli masyarakat. Ketika inflasi terjadi, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya nilai tukar Rupiah.

Dalam sector bisnis inflasi merupakan factor eksternal yang sangat mempengaruhi , Saat inflasi Pelarian modal tentu akan mengakibatkan dana untuk investasi menurun secara tajam, akibatnya terjadi perputaran dana di sektor riil, dan berdampak pada tenaga kerja. Akibat krisis keuangan yang terjadi, banyak para pengusaha yang gulung tikar (bangkrut)  karena dililit hutang bank, sehingga banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di-PHK atau dibebas tugaskan oleh perusahaan.

Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan pengangguran yang luar biasa, yakni pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang singkat dan saat seperti ini, untuk meredam melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan tingkat inflasi yang tinggi ini, Bank Sentral meningkatkan tingkat suku bunga SBI.

Contohnya yang terjadi di Indonesia Krisis mata uang  ditandai dengan melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dollar pada pertengahan tahun 1997. Rupiah yang bernilai Rp 2.540 per US Dollar pada bulan Juni 1997, mengalami depresiasi secara terus menerus hingga akhir tahun 1997 mencapai 4.650 Rupiah per US Dollar. Untuk menahan laju nilai tukar Rupiah ini, maka pada tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah melepas sistem kurs mengambang terkendali (Managed Floating System) dan menerapkan sistem kurs mengambang bebas (Free Floating System). Namun, memasuki tahun 1998 kondisi nilai tukar Rupiah semakin parah dan puncaknya mencapai 14.850 Rupiah per US Dollar pada Juni 1998.

Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) dilakukan dengan cara melakukan sanering (pemotongan nilai mata uang) . Kebijakan senering yaitu:

1.     Penurunan nilai mata uang secara global Internasional

2.    Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.

4.    Kebijakan yang berkaitan dengan factor luar ( output) . Kenaikan output dapat memperkecil/ memperlambat laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini bisa dicapai dengan menjalankan kebijakan penurunan terhadap bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Jadi pemasukan lebih besar dari pada pengeluaran.

5.    Kebijakan penentuan harga

Regulasi Pemerintah terhadap dunia usaha

Sebelumnya pasti ada yang sudah mendengar apa itu regulasi , namun ada juga yang belum mendengar sama sekali . Regulasi yaitu  “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan dari setiap kegiatannya .” Regulasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum ditentukan  oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang atau masyarakat  dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda) yang telah ditentukan.

Pengaruh Regulasi
Regulasi mempengaruhi banyak lingkup, termasuk bisnis. Kadang kala konsekuensinya justru diketahui dan diinginkan, tetapi berbeda tidak diinginkan atau konsekuensi muncul secara kebetulan dari tindakan regulasi. Secara umum, pemerintah mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari regulasi melebihi pengorban yang dilakukannya.

REGULASI DALAM KONTEKS INTERNASIONAL (GLOBAL)

Perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara baru dan komplek. Pola perdagangan internasional tumbuh lebih komplek, pemerintah merasa sangat diperlukan  untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara yang mau menerima produk-produk manufaktur (olahan)  yang berbahaya bagi warganya dan tidak ada pemerintah yang ingin melihat ekonominya rusak karena persaingan yang tidak sehat / curang dari para pesaing luar negeri. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian untuk dijadikan dasar adanya kerjasama dan kesepakatan regulasi internasional.

Dalam konteks kali ini kita akan membahas regulasi yang dilakukan pemerintah terhadap dunia usaha yang sekarang terlihat semakin kompleks. Dalam dunia usaha regulasi adalah aturan atau batasan tentang bagaimana menjalankan suatu usaha serta lingkungan yang terkait dengan usaha tersebut. Hal ini berlaku pada sebuah negara atau lingkungan dalam kegiatan  tertentu. Misalnya aturan tentang expor / impor, aturan tentang jenis-jenis barang yang boleh diperdagangkan, aturan tentang pajak, aturan tentang industri, dan lain sebagainya.

• Regulasi Terhadap Produk Impor

Setiap negara mempunyai kekuasaan terhadap produk yang dijual dinegaranya. Contoh: Elektronik  yang diproduksi diluar negri tapi dijual di Indonesia haruslah memenuhi standar keamanan yang berlaku seperti halnya yang berlaku bagi industri sejenis yang berasal dari dalam negeri .

•   Regulasi Terhadap Produk Ekspor

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah produk-produk bisnis di ekspor keseluruh dunia. Pemerintah pusat memperhatikan produk yang akan dijual keluar negeri apakah layak untuk dijual dan harus mengekspor produk yang berkualitas agar konsumen dari luar negeri makin banyak yang tertarik terhadap produk yang kita jual

Regulasi untuk kebijakan publik 

 

Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah yang artinya mengatur atau membatasi kegiatan public agar tertib terhadap peraturan.  Karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan (pusat, povinsi, kabupaten ), bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang rumit yang sangat kompleks. Masyarakat mengandalkan dan mempercayai  pemerintah untuk menetapkan aturan terhadap tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi. Diantara regulasi yang dilakukan pemerintah yaitu :

•        Kegagalan Pasar

     Dalam persoalan Pasar gagal , untuk menyesuaikan harga untuk biaya sesungguhnya dari tingkah laku perusaaan. Contohnya, sebuah perusahaan biasanya tidak mempunyai insentif( bonus) untuk dialokasikan pada peralatan pengendali polusi jika konsumen tidak memintanya.
Dan disinilah peran pemerintah , yaitu  dapat mengunakan regulasi untuk memaksa semua pesaing dalam industri untuk menerapkan standar minimun anti-polusi. Perusahaan kemudian memasukkan biaya tambahan untuk mematuhi regulasi tersebut ke dalam harga produk. Perusahaan akan sangat berhati-hati dalam menerima regulasi yang telah ditetapkan, karena regulasi tersebut memaksa para pesaing untuk menanggung beban yang sama

•        Monopoli Alami

     Dalam industri, monopoli alami akan terjadi. Industri distribusi air memberikan sebuah contoh pelayanan publik seperti pelayanan air dan listrik karena untuk membangun  jaringan transmisi di butuhkan investasi yang cukup besar, sehingga  tidak mungkin bahwa pesaing potensial akan bersedia untuk melakukan investasi modal yang dibutuhkan bahkan untuk memasuki pasar monopoli. Monopoli seperti ini bisa menimbulkan kerugian atau keadilan bagi masyarakat karena adanya harga jual yang tinggi. Oleh Karena itu, Pemerintah seringkali ikut campur dan mengatur harga serta akses. Industri lain yang kadang-kadang mengembangkan monopoli alami meliputi TV kabel, layanan internet broadband, distribusi air  dan sebagainya

•           Argumen Etika

     terdapat juga dasar etika dalam regulasi. Sebagai contoh, argumen utilitarianisme etika dalam mendukung kondisi kerja yang aman. Terdapat pula argumen kejujuran dan keadilan serta transparan bagi pemerintah untuk menetapkan standar dan mengembangkan regulasi untuk melindungi para pekerja, konsumen, dan stakeholder lainnya. Dalam perdebatan mengenai regulasi, pihak yang mendukung dan melawan usulan regulasi seringkali menggunakan argumen ekonomi dan etika untuk mendukung pandangannya.